Selamat Datang Di Situs Resmi Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Wilayah Bebas dari Korupsi. Melayani sepenuh hati, Kawasan Zona Integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi, bersih dan melayani >>>> Kecewa dengan Kinerja Pengadilan....? Adukan Masalah Anda..!!! Pengaduan Anda Dijamin Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman dan Penanganan Pengaduan (Wishleblowing System) Di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Sekretaris Mahkamah Agung RI Buka Rapat Koordinasi Badilag

rakor 

Sekretaris MA H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo memberikan kata sambutan

Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI gelar Rapat Koordinasi dengan Kamar Agama dan Mahkamah Syar’iyah Aceh/Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. Acara yang digelar di hotel Santika Premiere Harapan Indah Bekasi Jawa Barat tersebut berlangsung selama tiga hari, Senin s.d. Rabu (5-7 Pebruari 2018) dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris MA H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo.

Peserta dari PTA Bengkulu adalah Ketua H. Alwi Mallo, Wakil Ketua H. Abd. Hamid Pulungan, Panitera H. Misbahul Munir dan Sekretaris Hendriansyah.

Pembukaan Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada hari Senin (5/2) pukul 19.00 WIB tersebut diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan doa yang dipandu oleh Panitera PTA Kupang Lalu Muhammad Taufik.

Dirjen Badilag H. Abd. Manaf dalam laporannya menyebutkan bahwa Rapat Kooordinasi diikuti sebanyak 143 orang peserta yang terdiri dari eselon II dan eselon III Badilag, Panmud Perdata Agama, asisten Hakim Agung dan dari PTA seluruh Indonesia, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris.

Dijelaskan oleh Dirjen Badilag H. Abd. Manaf, bahwa Rapat Koordinasi dimakudkan untuk menyamakan persepsi dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan mewujudkan reformasi birokrasi pengadilan. Selain itu, untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi selama ini dan menindaklanjuti kebijakan pimpinan Mahkamah Agung RI.

Dalam era sekarang ini,  urai Dirjen Badilag lebih lanjut, peradilan agama harus tampil menjadi pengadilan yang modern yang ditopang dengan pelaksanaan teknologi informasi yang handal. Untuk itu, tambahnya lagi, beberapa Pengadilan Agama telah meraih akreditasi yang diserahkan oleh Ketua MA Hatta Ali baru-baru ini di Makassar.

“Rapat koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi dalam meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat dan mewujudkan pengadilan yang modern,” tandas H. Abd. Manaf.

Dijelaskan oleh H. Abd. Manaf, bahwa peserta Rapat koordinasi akan menerima sosialisasi tentang hasil rumusan kamar tentang teknis yustisial yang akan disampaikan oleh Ketua Kamar Agama H. Amran Suadi dan Hakim Agung dan beberapa materi lainnya.

Sementara itu, Sekretaris MA H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo dalam kata sambutannya waktu membuka Rapat koordinasi mengungkapkan rasa bangganya tentang pelaksanaan Rapat koordinasi tersebut. Hal ini, karena peserta dari pengadilan tingkat banding diikuti empat pilar yang menjadi tumpuan pengadilan, yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris. Menurutnya, apabila empat pilar ini satu bahasa dan satu persepsi dalam melaksanakan kebijakan MA, maka pengadilan yang bersangkutan akan maju dan menjadi pengadilan yang agung.

“Saya memberikan apresiasi yang tinggi dalam pelaksanaan Rapat koordinasi ini karena pesertanya melibatkan empat pilar pengadilan tingkat banding yaitu Ketua, Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris,” ujar Pudjoharsoyo yang disambut tepuk tangan dari peserta Rakor.

“Apabila empat pilar ini satu persepsi dalam menjabarkan kebijakan pimpinan MA, Insya Allah pengadilan tersebut akan maju,” tandasnya lagi.

Sekretaris MA Pudjoharsoyo meminta pengadilan agar selalu berinovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Disebutkannya, inovasi ATR dan inovasi lainnya seperti Silara dari Lampung adalah merupakan contoh yang patut diacungi jempol. Dirinya berharap inovasi-inovasi tersebut diterapkan bagi seluruh pengadilan.

Selain memberikan bimbingan dalam bidang kesekretariatan, Sekretaris MA Pudjoharsoyo menjelaskan beberapa hal yang menggembirakan, antara lain peningkatan remunerasi yang diharapkan mencapai 85 % dari sebelumnya 70 %.

“Dalam tahun 2018 ini, MA sedang berupaya untuk meningkatkan remunerasi hingga 85 %, papar Pudjoharsoyo.

Pudjoharsoyo juga menginformasikan, bahwa dalam tahun 2018 ini MA akan merekrut pegawai non teknis sebanyak 11.000 orang lebih dan hakim sekitar 600 orang. Dan tenaga IT yang selama ini status tenaga honorer akan diupayakan menjadi PNS.

Banyak hal yang disampaikan Sekretaris MA Pudjoharsoyo dalam Rapat koordinasi tersebut. Beliau menyinggung tentang SIKEP, penyusunan RKA-K/L, SKP dan lain-lain. Dirinya meminta pimpinan pengadilan memperhatikan hal tersebut agar terlaksana dengan baik.

Setelah Sekretaris MA Pudjoharsoyo selesai memberikan bimbingan, lalu dilanjutkan dengan sesi foto bersama.